21.39
PPNI Tapin
Akankah S2 Keperawatan tumbuh subur?
Sejalan dengan pernyataan kebijakan diatas, berdirinya 389 DIII Keperawatan (Pusdiknakes, 2009) dan 305 SI Keperawatan (DIKTI, 2010), berarti hampir 700 institusi pendidikan keperawatan menjadi dilema tersendiri jika dilihat dari sisi jumlah dan kualifikasi tenaga dosen. Mari kita berhitung! Apabila setiap institusi pendidikan setidaknya mempunyai 20 dosen, maka ada 14.000 dosen keperawatan di seluruh Indonesia. Hal ini berarti ada belasan ribu dosen keperawatan yang wajib menyelesaikan proses sertifikasinya dalam 2 tahun kedepan mengingat di tahun 2012 semua dosen harus tersertifikasi. Mungkinkah? Ini pertanyaan berat yang harus dicarikan jawabannya.
Wujudkan Patient Safety Lewat Perawat Kompeten dan Nilai Moral Etik
Perlahan-lahan Julia bangkit berdiri memaksakan diri sekalipun badannya terasa lemas. Sambil berjalan agak sempoyongan dia menuju kamar mandi. Tetapi belum sempat dia masuk kamar mandi keseimbangannya goyang, kepalanya berdenyut dan akhirnya jatuh. Julia berteriak, dan untungnya ada perawat yang mendengar dan menolongnya.
Perawat Boleh Buka Praktek
PEKERJAAN sebagai perawat tidak hanya terbatas di rumah sakit ataupun puskesmas. Mereka bisa buka praktik di tempat mana pun. Ya, hitung-hitung untuk menambah penghasilan, di samping pekerjaan tetap.Alur Mengurus Izin Praktik Keperawatan * Perawat/pemohon mendatangi dinas kesehatan provinsi mengambil Surat Tanda Registrasi (STR) * Selanjutnya, mengurusi SIPP di dinas kesehatan kabupaten kota setempat * SIPP dikeluarkan.
Sabtu, 30 Juli 2011
Persiapan menyambut ramadhan
Selasa, 26 Juli 2011
Senin, 25 Juli 2011
Komisi IX DPR Bahas RUU Keperawatan September
TRIBUNLAMPUNG.co.id- Komisi IX DPR RI akan mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) keperawatan pada September mendatang.
Wakil Ketua Komisi IX Supriyatno mengungkapkan, RUU keperawatan saat ini masih dalam penggodokan badan legislasi (banleg) DPR. Draf baru akan diserahkan kepada komisi setelah penggodokan selesai. "Kami akan mulai membahas pada September. Paling telat Oktober," katanya seusai bertemu Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dalam kunjungan kerja Komisi IX di Lampung, Senin (25/7/2011).
Ketika ditanya mengenai waktu pembahasan RUU keperawatan, Supriyatno mengatakan, paling lama waktu enam bulan, tergantung muatan materi. "Biasanya dua kali masa persidangan. Dua kali masa persidangan itu selama enam bulan. Itu kalau materinya berat. Jadi, tahun depan baru bisa diselesaikan," jelasnya.
Supriyatno mengakui, RUU keperawatan menjadi sorotan banyak pihak, khususnya para perawat. Mereka meminta supaya RUU itu segera diselesaikan sebagai dasar hukum perawat menjalankan kegiatan. "Perawat sering datang ke DPR. Tapi membuat UU itu tidak mudah seperti yang dibayangkan," ujarnya.
Selama Komisi IX menemui Sjachroedin, sekitar 500 perawat berunjuk rasa di depan kantor gubernur. Mereka ingin bertemu langsung dengan anggota Komisi IX. "Kami tahu sekarang ada Komisi IX yang membawahi kami. Kami mendesak bertemu untuk menyampaikan aspirasi kami," kata koordinator lapangan aksi Tori Riantoro.
Wakil Ketua Komisi IX Supriyatno mengungkapkan, RUU keperawatan saat ini masih dalam penggodokan badan legislasi (banleg) DPR. Draf baru akan diserahkan kepada komisi setelah penggodokan selesai. "Kami akan mulai membahas pada September. Paling telat Oktober," katanya seusai bertemu Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dalam kunjungan kerja Komisi IX di Lampung, Senin (25/7/2011).
Ketika ditanya mengenai waktu pembahasan RUU keperawatan, Supriyatno mengatakan, paling lama waktu enam bulan, tergantung muatan materi. "Biasanya dua kali masa persidangan. Dua kali masa persidangan itu selama enam bulan. Itu kalau materinya berat. Jadi, tahun depan baru bisa diselesaikan," jelasnya.
Supriyatno mengakui, RUU keperawatan menjadi sorotan banyak pihak, khususnya para perawat. Mereka meminta supaya RUU itu segera diselesaikan sebagai dasar hukum perawat menjalankan kegiatan. "Perawat sering datang ke DPR. Tapi membuat UU itu tidak mudah seperti yang dibayangkan," ujarnya.
Selama Komisi IX menemui Sjachroedin, sekitar 500 perawat berunjuk rasa di depan kantor gubernur. Mereka ingin bertemu langsung dengan anggota Komisi IX. "Kami tahu sekarang ada Komisi IX yang membawahi kami. Kami mendesak bertemu untuk menyampaikan aspirasi kami," kata koordinator lapangan aksi Tori Riantoro.
Perawat yang jadi Dokter Gadungan Dibekuk Polisi
MALANG - Jajaran Reskrim Polres Malang berhasil mengamankan dokter gadungan Eko Puji Mulyono (37) warga Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Senin (25/7). Selain mengaku menjadi dokter gadungan, pria yang hanya seorang perawat ini juga nekat memperjual-belikan obat yang hanya boleh dikonsumsi pasien atas rekomendasi ahlinya atau dokter resmi.
Paling mengejutkan, kepada wartawan Eko mengungkapkan saat ini ada puluhan balai pengobatan di Kabupaten Malang yang ditangani perawat tanpa Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) seperti dirinya. Namun sayang, dia enggan mengungkapkan secara rinci perawat yang praktik di balai pengobatan mana saja. “Di Kabupaten Malang ada 26 balai pengobatan yang perawatnya belum mengantongi SIPP,” katanya singkat di Mapolres Malang, kemarin.
Selasa, 19 Juli 2011
Begini kalo anggota DPR yang mewakili kelompoknya sendiri bukan untuk kemashlahatan umat. Kalo seluruh perawat Se Indonesia tidak berani melakukan tindakan apapun karena ketakutan pekerjaan mereka tanpa perlindungan hukum, siapa yang akan disalahkan dan siapa yang akan jadi korban?
Semoga kawan-kawan sejawat terus mengerahkan segala kekuatan yang ada agar sikap mereka berubah sehingga RUU keperawatan yang diharapkan segera terwujud
Putar Video
Semoga kawan-kawan sejawat terus mengerahkan segala kekuatan yang ada agar sikap mereka berubah sehingga RUU keperawatan yang diharapkan segera terwujud
Putar Video
Posted in: UU Keperawatan
Ketika RUU Keperawatan di anggap tidak penting
RUU Keperawatan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan berada pada urutan 18 tahun 2009/2010 terancam digantikan dengan RUU Tenaga Kesehatan yang muncul secara tiba-tiba.
Rencana Badan Legislasi (Baleg) mengganti RUU Keperawatan dengan RUU Tenaga kesehatan, mendapat banyak tanggapan dari Komisi IX yang membidangi kesehatan, ada apa ini, kenapa tiba-tiba diganti, sebab RUU Keperawatan masuk program legislasi jangka menengah atau lima tahun.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Surya Chandra Suropaty, salah seorang yang mengkritik Baleg. “Dari Fraksi PDIP menyatakan menolak jika kemudian RUU Keperawatan diganti menjadi RUU Tenaga Kesehatan".
