19.58
PPNI Tapin
Akankah S2 Keperawatan tumbuh subur?
Sejalan dengan pernyataan kebijakan diatas, berdirinya 389 DIII Keperawatan (Pusdiknakes, 2009) dan 305 SI Keperawatan (DIKTI, 2010), berarti hampir 700 institusi pendidikan keperawatan menjadi dilema tersendiri jika dilihat dari sisi jumlah dan kualifikasi tenaga dosen. Mari kita berhitung! Apabila setiap institusi pendidikan setidaknya mempunyai 20 dosen, maka ada 14.000 dosen keperawatan di seluruh Indonesia. Hal ini berarti ada belasan ribu dosen keperawatan yang wajib menyelesaikan proses sertifikasinya dalam 2 tahun kedepan mengingat di tahun 2012 semua dosen harus tersertifikasi. Mungkinkah? Ini pertanyaan berat yang harus dicarikan jawabannya.
Wujudkan Patient Safety Lewat Perawat Kompeten dan Nilai Moral Etik
Perlahan-lahan Julia bangkit berdiri memaksakan diri sekalipun badannya terasa lemas. Sambil berjalan agak sempoyongan dia menuju kamar mandi. Tetapi belum sempat dia masuk kamar mandi keseimbangannya goyang, kepalanya berdenyut dan akhirnya jatuh. Julia berteriak, dan untungnya ada perawat yang mendengar dan menolongnya.
Perawat Boleh Buka Praktek
PEKERJAAN sebagai perawat tidak hanya terbatas di rumah sakit ataupun puskesmas. Mereka bisa buka praktik di tempat mana pun. Ya, hitung-hitung untuk menambah penghasilan, di samping pekerjaan tetap.Alur Mengurus Izin Praktik Keperawatan * Perawat/pemohon mendatangi dinas kesehatan provinsi mengambil Surat Tanda Registrasi (STR) * Selanjutnya, mengurusi SIPP di dinas kesehatan kabupaten kota setempat * SIPP dikeluarkan.
Tampilkan postingan dengan label DPR RI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPR RI. Tampilkan semua postingan
Selasa, 21 Mei 2013
Posted in: Rabu, 24 Oktober 2012
RUU Keperawatan Siap Masuk Pleno Komisi IX DPR
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang Keperawatan DPR RI
mengaku bahwa pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Keperawatan
kini telah memasuki tehap akhir, dimana telah sekitar 94,2 persen DIM
berhasil disepakati.
"Dari total 470 DIM, 443 buah DIM telah selesai dibahas, artinya sudah tercapai 94,25 persen DIM diselesaikan oleh Panja RUU Keperawatan," ujar Ketua Panja RUU Keperawatan, Nova Riyanti Yusuf, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI, di gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (17/10/2012).
Adapun rincia pembahasan tersebut, lanjut Nova, sebanyak 288 buah DIM bersifat tetap, kemudian yang dihapus sebanyak 130 buah DIM dan yang masih pending untuk dilakukan pembahasan sebanyak 42 buah, serta yang belum dibahas sama sekali hanya 27 buah DIM. "Jadi ini sudah hampir selesai untuk pembahasan, jadi tidak ada lagi anggapan bahwa RUU Keperawatan ini ada yang menyulitkan," jelas Nova.
Untuk itu, lanjut Nova, pihaknya pada Senin (22/10/2012) mendatang berencana untuk mempresentasikan hasil pembahasan Panja ke rapat Pleno Komisi IX DPR RI.
"Hari Senin kita jadwalkan hasil pembahasan panja RUU Keperawatan ke Pleno Komisi IX, kita tentu meminta kesepakatan bersama agar RUU ini bisa ke Baleg (Badan Legislasi) untuk di harmonisasi dan dilnjutkan keproses berikutnya," jelas Nova.
Delam kesempatan yang sama Anggota Panja RUU Keperawatan asal Partai Golkar, Endang Agustini Syarwan Hamid, mengatakan bahwa semangat bersama agar RUU tersebut dapat terselesaikan tidak pernah hilang di benak anggota Panja mengingat pentingnya RUU tersebut.
"Tentunya agar perawat yang selama ini hanya menjadi pembantu dalam pelayanan kesehatan, kedepan memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam proses pelayanan kesehatan," tandas Endang. (Heru Budhiarto)
"Dari total 470 DIM, 443 buah DIM telah selesai dibahas, artinya sudah tercapai 94,25 persen DIM diselesaikan oleh Panja RUU Keperawatan," ujar Ketua Panja RUU Keperawatan, Nova Riyanti Yusuf, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI, di gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (17/10/2012).
Adapun rincia pembahasan tersebut, lanjut Nova, sebanyak 288 buah DIM bersifat tetap, kemudian yang dihapus sebanyak 130 buah DIM dan yang masih pending untuk dilakukan pembahasan sebanyak 42 buah, serta yang belum dibahas sama sekali hanya 27 buah DIM. "Jadi ini sudah hampir selesai untuk pembahasan, jadi tidak ada lagi anggapan bahwa RUU Keperawatan ini ada yang menyulitkan," jelas Nova.
Untuk itu, lanjut Nova, pihaknya pada Senin (22/10/2012) mendatang berencana untuk mempresentasikan hasil pembahasan Panja ke rapat Pleno Komisi IX DPR RI.
"Hari Senin kita jadwalkan hasil pembahasan panja RUU Keperawatan ke Pleno Komisi IX, kita tentu meminta kesepakatan bersama agar RUU ini bisa ke Baleg (Badan Legislasi) untuk di harmonisasi dan dilnjutkan keproses berikutnya," jelas Nova.
Delam kesempatan yang sama Anggota Panja RUU Keperawatan asal Partai Golkar, Endang Agustini Syarwan Hamid, mengatakan bahwa semangat bersama agar RUU tersebut dapat terselesaikan tidak pernah hilang di benak anggota Panja mengingat pentingnya RUU tersebut.
"Tentunya agar perawat yang selama ini hanya menjadi pembantu dalam pelayanan kesehatan, kedepan memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam proses pelayanan kesehatan," tandas Endang. (Heru Budhiarto)
sumber : http://www.sorotnews.com/berita/view/ruu-keperawatan-siap-masuk.3704.html#.UH6M8a6TOjs
Sabtu, 17 Maret 2012
HUT ke 38 PPNI
" Undang-undang keperawatan menjamin pelayanan keperawatan yang aman untuk masyarakat"
Untuk semua PPNI propinsi dihimbau untuk melakukan kegiatan bhati sosial secara serentak dan menyeluruh. bhakti sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat perawat yang dapat lansgung dirasakan oleh Masyarakat Indonesia sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap terwujudnya masyarakat sehat di Indonesia.
DIRGAHAYU PPNI DIRGAHAYU PERAWAT INDONESIA
Selasa, 10 Januari 2012
Penerimaan CPNS untuk Dokter dan Perawat Masih Dibolehkan
|
JAKARTA - Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar
Abubakar mengatakan moratorium penerimaan CPNS bisa saja tidak
diberlakukan, khusus untuk mengisi formasi tenaga medis seperti dokter
dan perawat.
"Bisa. Kalau dokter, perawat, kalau dibutuhkan silahkan ajukan. Daerah boleh mengajukan untuk formasi itu," kata Menpan RB kepada JPNN di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (9/1). Kendati demikian, Azwar mengatakan bersamaan dengan ini pihaknya juga memercepat membuat peta jabatan. "Jadi, kita latih empat ribu orang untuk analisis jabatan," katanya. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), itu menjelaskan sekarang ini tengah diproses dan sudah dapat 800 orang. "Jadi, mereka inilah yang nanti akan kembali ke daerah membuat peta jabatan," ungkapnya. Dari situ, kata dia, bisa isi formasi baru yang dibutuhkan. "Jadi, kalau memang jelas-jelas dia dokter kurang dimana ajukan saja. Peluang terbuka. Tahun lalu juga terbuka," ungkap dia. Menurutnya, untuk formasi CPNS yang lain harus berdasarkan analisis jabatan. "Ke depan kita betul-betul menerima berdasarkan kebutuhan atau lowongan dari jabatan," katanya lagi. Dan kedua, lanjut dia, harus diisi orang-orang yang kompeten dengan kebutuhan itu. "Kemudian dites secara terbuka," jelasnya. Apakah ada standarisasi untuk menilai kompetensi yang dimaksud? "Ya bidang tertentu, jabatan tertentu itu yang kita terima tergantung instansi masing-masing," kata Azwar. Ditanya lagi apakah penyebaran PNS atau dokter di negeri ini sudah merata, ia menjawab masih kurang merata. Langkah ke depan, kata dia, pertama adalah harus melihat penerimanya siapa, standar dimana dan untuk dimana. "Masalah PNS, kan masalah pertama adalah jumlah. Jumlahnya ada yang lebih ada yang kurang sekali," katanya. Distribusinya, lanjut dia juga belum sesuai. Dicontohkan, ada satu guru mengajar tiga mata pelajaran, dan ada satu mata pelajar diajar tiga guru. "Ketiga masalah kualitas, seperti kualifikasi, private fungsional harus kita kembangkan," kata Azwar. Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR Riebka Tjiptaning, mengungkapkan negeri ini masih sangat kekurangan tenaga dokter. Ia menegaskan jumlah dokter di Indonesia hanya 80 ribu orang. "Jumlah dokter hanya 80 ribu untuk 235 juta penduduk," kata Riebka, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Selasa (20/12). Dia menegaskan jumlah itu tentunya sangat kurang. Apalagi bila dibandingkan dengan Quba, misalnya yang memiliki 80 ribu dokter untuk 12 juta rakyat. "Di Amerika Serikat 1 dokter berbanding 400 penduduk. Indonesia, 1 berbanding 3400 penduduk," kata Riebka prihatin. (kyd/boy/jpnn) |
Selasa, 01 November 2011
Rakernas PPNI dalam rangka Percepatan disahkanya RUU Keperawatan
 |
 |
 |
Sampai dimanakah Undang – undang keperawatan ?
Rapat Kerja Nasional
(RAKERNAS) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang dilaksanakan
ada tanggal 13 Agustus 2011 di Poltekes Jakarta III jl kimia, acara
yang dibuka oleh ketua umum PPNI ibu dewi irawati, PhD acara tersebut
dihadiri oleh pengurus PPNI dari 20 propinsi di Indonesia beserta
perwakilan badan kelengkapan yang disebut dengan Himpunan dan Ikatan.
Selasa, 19 Juli 2011
Ketika RUU Keperawatan di anggap tidak penting
RUU Keperawatan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan berada pada urutan 18 tahun 2009/2010 terancam digantikan dengan RUU Tenaga Kesehatan yang muncul secara tiba-tiba.
Rencana Badan Legislasi (Baleg) mengganti RUU Keperawatan dengan RUU Tenaga kesehatan, mendapat banyak tanggapan dari Komisi IX yang membidangi kesehatan, ada apa ini, kenapa tiba-tiba diganti, sebab RUU Keperawatan masuk program legislasi jangka menengah atau lima tahun.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Surya Chandra Suropaty, salah seorang yang mengkritik Baleg. “Dari Fraksi PDIP menyatakan menolak jika kemudian RUU Keperawatan diganti menjadi RUU Tenaga Kesehatan".
