Sejalan dengan pernyataan kebijakan diatas, berdirinya 389 DIII Keperawatan (Pusdiknakes, 2009) dan 305 SI Keperawatan (DIKTI, 2010), berarti hampir 700 institusi pendidikan keperawatan menjadi dilema tersendiri jika dilihat dari sisi jumlah dan kualifikasi tenaga dosen. Mari kita berhitung! Apabila setiap institusi pendidikan setidaknya mempunyai 20 dosen, maka ada 14.000 dosen keperawatan di seluruh Indonesia. Hal ini berarti ada belasan ribu dosen keperawatan yang wajib menyelesaikan proses sertifikasinya dalam 2 tahun kedepan mengingat di tahun 2012 semua dosen harus tersertifikasi. Mungkinkah? Ini pertanyaan berat yang harus dicarikan jawabannya.
Perlahan-lahan Julia bangkit berdiri memaksakan diri sekalipun badannya terasa lemas. Sambil berjalan agak sempoyongan dia menuju kamar mandi. Tetapi belum sempat dia masuk kamar mandi keseimbangannya goyang, kepalanya berdenyut dan akhirnya jatuh. Julia berteriak, dan untungnya ada perawat yang mendengar dan menolongnya.
PEKERJAAN sebagai perawat tidak hanya terbatas di rumah sakit ataupun puskesmas. Mereka bisa buka praktik di tempat mana pun. Ya, hitung-hitung untuk menambah penghasilan, di samping pekerjaan tetap.Alur Mengurus Izin Praktik Keperawatan * Perawat/pemohon mendatangi dinas kesehatan provinsi mengambil Surat Tanda Registrasi (STR) * Selanjutnya, mengurusi SIPP di dinas kesehatan kabupaten kota setempat * SIPP dikeluarkan.
|
JAKARTA - Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar
Abubakar mengatakan moratorium penerimaan CPNS bisa saja tidak
diberlakukan, khusus untuk mengisi formasi tenaga medis seperti dokter
dan perawat.
"Bisa. Kalau dokter, perawat, kalau dibutuhkan silahkan ajukan. Daerah boleh mengajukan untuk formasi itu," kata Menpan RB kepada JPNN di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (9/1). Kendati demikian, Azwar mengatakan bersamaan dengan ini pihaknya juga memercepat membuat peta jabatan. "Jadi, kita latih empat ribu orang untuk analisis jabatan," katanya. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), itu menjelaskan sekarang ini tengah diproses dan sudah dapat 800 orang. "Jadi, mereka inilah yang nanti akan kembali ke daerah membuat peta jabatan," ungkapnya. Dari situ, kata dia, bisa isi formasi baru yang dibutuhkan. "Jadi, kalau memang jelas-jelas dia dokter kurang dimana ajukan saja. Peluang terbuka. Tahun lalu juga terbuka," ungkap dia. Menurutnya, untuk formasi CPNS yang lain harus berdasarkan analisis jabatan. "Ke depan kita betul-betul menerima berdasarkan kebutuhan atau lowongan dari jabatan," katanya lagi. Dan kedua, lanjut dia, harus diisi orang-orang yang kompeten dengan kebutuhan itu. "Kemudian dites secara terbuka," jelasnya. Apakah ada standarisasi untuk menilai kompetensi yang dimaksud? "Ya bidang tertentu, jabatan tertentu itu yang kita terima tergantung instansi masing-masing," kata Azwar. Ditanya lagi apakah penyebaran PNS atau dokter di negeri ini sudah merata, ia menjawab masih kurang merata. Langkah ke depan, kata dia, pertama adalah harus melihat penerimanya siapa, standar dimana dan untuk dimana. "Masalah PNS, kan masalah pertama adalah jumlah. Jumlahnya ada yang lebih ada yang kurang sekali," katanya. Distribusinya, lanjut dia juga belum sesuai. Dicontohkan, ada satu guru mengajar tiga mata pelajaran, dan ada satu mata pelajar diajar tiga guru. "Ketiga masalah kualitas, seperti kualifikasi, private fungsional harus kita kembangkan," kata Azwar. Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR Riebka Tjiptaning, mengungkapkan negeri ini masih sangat kekurangan tenaga dokter. Ia menegaskan jumlah dokter di Indonesia hanya 80 ribu orang. "Jumlah dokter hanya 80 ribu untuk 235 juta penduduk," kata Riebka, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Selasa (20/12). Dia menegaskan jumlah itu tentunya sangat kurang. Apalagi bila dibandingkan dengan Quba, misalnya yang memiliki 80 ribu dokter untuk 12 juta rakyat. "Di Amerika Serikat 1 dokter berbanding 400 penduduk. Indonesia, 1 berbanding 3400 penduduk," kata Riebka prihatin. (kyd/boy/jpnn) |
Menindaklanjuti
beragam informasi dan kesimpangsiuran mengenai proses pengurusan
pemutihan STR, berikut Point-pont penting yang harus menjadi perhatian
bagi seluruh perawat untuk mengurus pemutihan STR.
Hari
Rabu Tgl 16 November 2011, Persatuan Perawat Nasional Indonesia telah
diundang dan diminta masukan oleh Komisi IX DPR RI dalam rangka Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Komisi IX Memang
merupakan Komisi yang mengurusi salah satunnya adalah masalah kesehatan.
RDP Dilakukan Pukul 10-13.00 WIB dan dipimpin lansung oleh Ketua Komisi
IX dan juga Ketua Panja Pembahasan RUU Keperawatan: Ibu Ciptaning.
Perjuangan
rekan perawat Misran belumlah usai, setelah melalui beberapa proses
hukum, rekan Misran tetap terus dan terus berjuang, lalu bagaimana
perkembangannya ? sehingga beliau mengajukan Yudisial Review terhadap
isi Undang-undang Kesehatan, kita tetaplah hanya bisa berharap dan
berdo’a, semoga niat ikhlas dan pengabdian rekan perawat Misran
mendapatkan balasan yang mulia bagi sang pencipta Allah. SWT, yang Maha
tinggi mengetahui siapa yang niatnya bersih dan siapa yang niatnya
kotor.
 |
 |
 |
Sampai dimanakah Undang – undang keperawatan ?
Posted in: UU Keperawatan
19.32
PPNI Tapin
