Pemerintah Indonesia Lakukan Kesalahan Fatal di Kuwait

TRIBUNNEWS.COM - Mimpi mendapatkan kehidupan layak dengan bekerja di luar negeri memang impian sebagian orang. Mereka rela meninggalkan sanak keluarga demi mencari sesuap nasi dan kehidupan yang layak.

Sayangnya, pemerintah sepertinya tak bisa memberikan perlindungan kepada warga Indonesia yang sudah susah payah bekerja di luar negeri dan mendatangkan devisa bagi negara. Hal ini dialami seorang perawat asal Indonesia yang bekerja di RS Central Prison Hospital Kuwait bernama Erpan Nurjamal al-Ismail kepada Tribunnews.com, Senin (4/4/2011).

Menurutnya, telah terjadi perubahan status dari Akper Bakti Tunas Husada Tasikmalaya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. "Saya ini lulusan Akper bukan Stikes. Saat saya masih kuliah, Akper tersebut sudah terakreditasi dan masih di bawah pembinaan Departemen Kesehatan (Depkes). Sementara, Stikes di bawah naungan Dikti. Seharusnya mereka (pemerintah Indonesia) bisa menjelaskan ke Ministry of Health (MoH) Kuwait bahwa ketika saya masih kuliah Akper tersebut sudah terakreditas oleh Depkes," kata Erpan.

Akibat kesalahan informasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Pusdiknakes RI, Erpan dan sejumlah perawat Indonesia yang kini bekerja di Kuwait was-was karena ketidakmampuan pemerintah Indonesia melakukan korespondensi diplomatik yang akhirnya berakibat fatal bagi nasib warganya yang kini bekerja di Kuwait.

"Hal itulah yang menyebabkan saya dan rekan lainnya dinonaktifkan serta dalam tahap terminasi dan terancam deportasi bila pemerintah kita tidak punya tanggung jawab dan hati nurani untuk mengklarifikasinya. sementara pihak yang kompeten dalam hal ini adalah menkes dan mendikbud yang semestinya datang ke Kuwait untuk menjelaskan sistem pendidikan kita," jelas Erpan

Posted in: Askep,keperawatan,Perawat,profesional